bagian organisasi
sekretariat daerah kabupaten landak
Tingkatkan Pelayanan Berkualitas, Bagian Organisasi Setda Landak Sosialisasikan Pelayanan Publik
Berita Kabupaten

Tingkatkan Pelayanan Berkualitas, Bagian Organisasi Setda Landak Sosialisasikan Pelayanan Publik

Oleh
Administrator

07 Mar 202214:51:39 WIB439 views

LANDAK - Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Landak menggelar Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun 2022. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki paradigma pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi sebagai penyedia layanan menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Inspektur, Kepala OPD, Sekwan, Direktur RSUD, Camat, para Kabag / Kabid dan Kasubbag Umum Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kab. Landak dan Kepala Puskesmas se - Kab.  Landak. Adapun kegiatan ini menghadirkan secara langsung narasumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat. Senin (07/03/2022).

Saat membuka sosialisasi ini Sekda Landak, Vinsensius mengatakan bahwa Sesuai amanat Undang-undang No 25 Tahun 2009, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
 
“Dengan berlakunya aturan tersebut, dalam memberikan pelayanan publik harus memahami tentang kesetaraan antara hak dan kewajiban. Pemerintah harus mampu merubah mindset perilaku birokasi dari budaya penguasa menjadi budaya pelayanan agar pemerintah selalu hadir di antara masyarakat”, terangnya.

Vinsensius menjelaskan sebelumnya standar pelayanan tidak terukur dengan baik, tetapi sejalan dengan amanah Undang-Undang tentang Pelayanan Publik maka dibuat standar pelayanan yang baku untuk dapat dijadikan acuan dalam menerapkan standar pelayanan, yaitu : Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Layanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Sarana, Prasarana atau Fasilitas.

"Berdasarkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada tahun 2021 Kabupaten Landak memperoleh nilai 98,61 masuk zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi dan juga Kabupaten Landak masuk 4 (empat) besar nilai tertinggi untuk kategori tingkat kabupaten se-Indonesia, hal yang patut kita syukuri hasil kerja keras kita bersama yang berupaya secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Landak," pungkasnya.

Dan dikatakannya lagi dalam waktu yang dekat ini Kepatuhan Standar Pelayanan Publik akan di nilai langsung oleh Tim Kementerian PANRB dan Ombudsman RI, oleh sebab itu saya minta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah agar terus meningkatkan kualitas pelayanan, memenuhi komponen standar pelayanan melalui Website di OPD nya masing masing.

Ia pun menyambut baik sosialisasi ini, diharapkan dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Landak yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang daerah sehingga dapat terwujud pelayanan publik yang responsive dan terukur.

Sementara itu sebagai narasumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita menjelaskan gambaran umum aspek-aspek pelayanan publik yang sebenarnya dengan menggunakan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014, saat menyajikan materi Sosialisasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

"Pelayanan publik yang prima tidak terlepas dari delapan unsur yakni manajemen perubahan, pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM ASN, deregulasi. Semua aspek tersebut menjadi sasaran reformasi birokrasi sampai tahun 2024. Pemerintah harus menerapkan Pedoman Standar Pelayanan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, di jelaskannya lagi pada tahun 2022 ini puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak wajib mempunyai Web dengan domain .go.id," katanya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bagian Organisasi Setda, Oskar Bayung Sigo mengungkapkan bahwa materi sosialisasi pelayanan publik Permenpan Nomor 15 tahun 2014  merupakan gambaran umum terkait dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Landak.

“Dapat memberikan pembinaan dan arahan bagi unit-unit pelayanan publik di kabupaten Landak agar dapat berjalan efektif, efisien, terukur. Selain itu kegiatan tersebut juga sekaligus memberikan penegasan dan penajaman akan hak dan kewajiban dari pemberi layanan dan pengguna layanan. Dapat mendukung terwujudnya pelayanan yang lebih memberikan fokus pada penciptaan pelayanan prima dan pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat," ujarnya.